IPS:Sejarah Nasional Dan Dunia

Rangkuman

Kedatangan Jepang ke Indonesia 1942 erat kaitannya dengan perang Pasifik ( Asia Timur Raya ). Indonesia sangat potensial baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, guna menunjang kebutuhan perang Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Dampak pendudukan Jepang di bidang politik dan birokrasi adalah dihapuskannya organisasi pergerakan kemerdekaan yang sudah ada pada masa kolonial Belanda. Kondisi tersebut tidak berarti Nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para tokoh pergerakan Nasional menjadi surut dan melemah, sebaliknya secara diam-diam para tokoh mencoba memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Jepang untuk tujuan politis.

Dampak di bidang birokrasi adalah pembentukan pemerintahan di pusat dan di daerah, serta adanya pemberian kesempatan bagi para tokoh untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintah Jepang. Hal ini menunjukkan adanya mobilitas secara vertikal.

Dampak pendudukan Jepang di bidang ekonomi adalah terjadinya eksploitasi ekonomi secara besar-besaran baik terhadap sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang Jepang.

Dampak pendudukan Jepang di bidang sosial adalah terjadinya eksploitasi terhadap SDM yang mengakibatkan lemahnya nilai-nilai sosial kesengsaraan dan kemiskinan melalui Romusha.

Berbagai bentuk perlawanan dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang merasa praktek penjajahan Jepang telah melampaui batas, bahkan ada yang merasa sudah mengarah pada unsur religi(musyrik). keberanian mereka melakukan perjuangan secara fisik, membuktikan tingginya jiwa nasionalis dan jiwa suhada, membela ketidakadilan dalam bentuk apapun. Perjuangan mereka akan menjadi suri tauladan bagi kita, bahwa berjuang membela kebenaran lebih mulia daripada menerima segala bentuk ketidakadilan.

Dalam bidang kebudayaan Jepang telah memaksakan unsur-unsur kebudayaan Jepang ( Japonisasi ) untuk menggantikan kebudayaan Barat. Disatu sisi ada positifnya, yaitu perkembangan bahasa dan sastra Indonesia diberi kesempatan untuk berkembang melalui wadah pusat kebudayaan, tetapi tidak sedikit dampak negatif yang dirasakan baik melalui Seikerei, kinrohosi dan penggunaan bahasa Jepang. Khusus pada bidang pendidikan penggunaan bahasa Jepang dan Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam pengajaran.

Kesempatan belajar menjadi lebih luas, namun tujuan pendidikan sematamata untuk memenuhi kebutuhan tenaga untuk membantu perang, jadi pendidikan diorientasikan pada pendidikan militer.

Kondisi di atas berdampak pada aspek militer, pembentukan barisan militer menjadi prioritas kebijakan pemerintah Jepang dalam rangka membantu militer Jepang yang semakin terdesak pada pertempuran Pasifik sekitar tahun 1943. Hal tersebut berdampak positif, para pemuda mendapatkan pendidikan militer dengan disiplin yang keras dan membentuk mentalitas manusia/pemuda yang disiplin, ulet serta mau bekerja keras. Hal ini sangat bermanfaat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kelak.

Berlatang belakang kondisi kekuatan militer Jepang yang mulai melemah oleh serangan Sekutu dan Amerika Serikat, maka PM Kaiso memberikan janji kemerdekaan pada bangsa indonesia, agar bangsa Indonesia tetap mempercayai dan bersedia membantu Jepang khususnya untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan Sekutu.

Berbekal janji tersebut, maka dipersiapkan upaya untuk menyusun suatu badan yang bertugas menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik dan tata cara pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut berhasil dibentuk tanggal 1 Maret 1945 dengan nama Dokuritsu Zunbi Cosokai ( BPUPKI ).

Melalui BPUPKI inilah asas dan dasar Negara Republik Indonesia serta UUD Negara berhasil dirumuskan.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, tugas BPUPKI selesai dan digantikan oleh PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) yang bertugas mempersiapkan waktu, tempat dan panitia pelaksana proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI berubah peranan setelah kemerdekaan Indonesia. Badan ini akan berwenang mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 serta mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden.

Melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI inilah landasan Negara Republik Indonesia berhasil dibentuk dan kemerdekaan RI berhasil dilaksanakan begitupula susunan ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan berhasil dibentuk oleh PPKI mulai dari lembaga kementrian sampai pada pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

Daftar Istilah
Hakko Ichiu : kesatuan keluarga umat manusia, diambil dari ajaran Shintoisme ( kepercayaan masyarakat Jepang ) Maksudnya Jepang ingin membangun kesatuan masyarakat dunia di bawah pimpinan Jepang melalui politik ekspansi/perluasan kekuasaan.
Ekspansi : politik perluasan kekuasaan biasanya dengan menduduki wilayah orang lain melalui penyerbuan ( invasi )
Imperialisme : paham/ajaran untuk menguasai daerah lain menjadi satu wilayah yang terorganisir
Konsolidasi : penyusunan kekuatan ( poleksosbud ) secara terorganisir dengan baik
Gerakan 3 A : Jepang pelindung Asia, Cahaya Asia dan Pemimpin Asia ini merupakan semangat propaganda Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia
Stabilitas : keamanan
Putera : Pusat Tenaga Rakyat suatu organisasi yang dibentuk Jepang dengan melibatkan tokoh-tokoh pergerakan Nasional
Jawa Hokokai : Benteng perjuangan Jawa organisasi yang dibentuk ( Himpunan kebaktian Jawa ) Jepang didorong oleh situasi perang Asia Timur Raya yang semakin gencar. Tugas Jawa Hokokai adalah mengerahkan tenaga rakyat secara paksa untuk mengumpulkan padi, permata, besi, dan menanam jarak membiayai perang Asia Timur Raya.
MIAI ( Majelis Islam A’la ) : terbentuk pada masa penjajahan Belanda September Indonesia 1937 pada masa pendudukan Jepang tidak dibubarkan karena kegiantannya yang bersifat keagamaan dan tidak politik dan strategi kegiatannya koperatif MIAI juga merupakan organisasi anti Barat sehingga tidak membahayakan Jepang.
Masyumi ( Majelis Syuro ) : adalah organisasi yang akan melanjutkan kegiatan Muslim Indonesia MIAI setelah dibubarkan Jepang akibat kemajuan yang pesat dan keanggotaannya meluas.
Kempetai : Dinas Polisi Rahasia Jepang
Diskriminasi : perbedaan yang diterapkan untuk membedakan sesuatu dengan yang lainnya.
Eksploitasi : pengerahan terhadap sesuatu untuk dikelola secara maksimal sehingga merugikan orang lain.
Autarki : sistem ekonomi yang menekankan pada setiap daerah untuk mampu memenuhi kebutuhan daerah dan membantu kebutuhan perang Jepang.
Birokrasi : sistem keteraturan dalam pemerintahan berdasarkan tingkatan dari terendah, hingga tertinggi ( struktur pemerintahan berdasarkan sistem jenjang / tingkatan )
Mobilitas sosial vertikal : pergerakan dalam masyarakat yang terjadi secara meningkat/ ke atas maksudnya adanya perubahan struktur / lapisan masyarakat pada tingkat atas
Kinrohosi : kerja bakti, sebagai tradisi yang diwajibkan oleh Jepang.
Hokko Seisyen : tradisi semangat kebaktian yang diterapkan Jepang kepada bangsa Indonesia
Seikerei : suatu tradisi menghormati kaisar Jepang yang dianggap sebagai desa dengan cara membungkukkan badan menghadap matahari terbit.
Nagyo Kumia : koperasi pertanian yang dibentuk Jepang untuk mengatur hasil pertanian rakyat sebesar 30% untuk penerintah 30% untuk lumbung desa dan 40% untuk pemilik.
Romukyokai : badan yang bertugas untuk mendapatkan tenaga Romusha ( pekerja paksa )
Tonarigami : kesatuan masyarakat yang terkecil dikenal dengan istilah RT / Rukun Tetangga.
Cho Sang In : dewan pertimbangan pusat yang dibentuk pemerintah Jepang awalnya untuk mengendalikan politik di Indonesia ternyata berhasil dimanfaatkan untuk mengimbangi politik Jepang oleh tokoh pergerakan Nasional.
Keimun Bunka Shidaso : badan kebudayaan Jepang yang bertugas mengawasi proses penyebar luasan kebudayaan Jepang kepada bangsa Indonesia
Javanisasi : proses penyebarluasan kebudayaan Jepang kepada bangsa Indonesia baik melalui dunia pendidikan maupun budaya.
Omiteraso Omigami : Kaisar sebagai putera langit/dewa Matahari.
Volksraad : parlemen yang terbentuk pada masa penjajahan Belanda.

- Istilah Barisan militer di zaman Jepang :
a. Seinendan : barisan pemuda
b. Seinentai : barisan murid-murid sekolah dasar
c. Gokukotai : laskar pelajar ( barisan murid sekolah lanjutan )
d. Fijin Seinentai : barisan gadis-gadis
e. Fujinkai : barisan wanita
f. Keibodan : barisan bantu polisi
g. Heiho : barisan cadangan prajurit ( militer )
h. Suisyintai : barisan pelopor
i. Jibakutai : pasukan berani mati

- Istilah Birokrasi :
(1) Organisasi pemerintahan di tingkat pusat
a. Gunsireikan ( panglima tentara / penguasa tertinggi )
b. Saikosisikan ( panglima tertinggi )
c. Gunbaikan ( kepala staf tentara )
d. Departemen-departemen

Soombu : urusan luar
Jaimubu : urusan keuangan
Sangyobu : urusan ekonomi
Sendenbu : penyiaran dan propaganda
Sihoubu : urusan kehakiman
e. Sanyo : penasehat, kedudukannya sama penting dengan jabatan wakil residen ( Huku syuut yooken )

(2) Struktur pemerintahan sipil
a. Syuu ( keresidenan )
b. Si ( kota praja )
c. Ken ( Kabupaten )
d. Son ( Kecamatan )
e. Ku / Kelurahan / desa
f. Aza ( dusun )
g. Gumi ( RT )
h. Syi : pemerintahan kota
i. Syucokan: pimpinan residen
j. Tokubetsu Syi : Daerah Istimewa
k. Si - Co : walikota
l. Bunken : Sub - Kabupaten